KNPB: Soekarno Pernah Mengakui Kemerdekaan Papua

Bazoka Logo (kanan). Mecky Yeimo (Kiri) saat memberikan keterangan pers di Expo Waena 28/4/2016. ( Jubi/Mawel)

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat menentang pendudukan Indonesia di Papua Barat melalui aneksasi Pada 1 Mei 1961. Indonesia menyebut aneksasi dengan istilah integrasi.
“Papua tidak termasuk Republik Indonesia. Integrasi terjadi tanpa pengetahuan orang Papua,” ujar Bazoka Logo, juru bicara KNPB Pusat kepada media dalam jumpa persnya di Expo Waena, Kota Jayapura, Papua, Kamis (28/4/2016).
Kata dia, aneksasi itu merupakan satu pengakuan pemerintah Indonesia atas kedaulatan Papua Barat sebagai sebuah negara merdeka. Pengakuan itu tersurat dalam isi Tri Komando Rakyat (Trikora) yang mendasari aneksasi.

“Isi Trikora itu sudah jelas. Presiden Indonesia Pertama Sukarno mengatakan ‘Bubarkan Negara Boneka buatan Belanda’. Itu berarti Indonesia mengaku kan,”tegasnya.
Kata dia, pengakuan Indonesia sudah benar. Sesuai dengan hukum tertinggi Republik Indonesia. UU Dasar Republik Indonesia menjamin kemerdekaan, termasuk bangsa Papua.
“Kami tahu itu maka kami berjuang. Kami berjuang hingga Indonesia tunduk pada hukumnya sendiri. Kami tidak akan pernah mundur ketika Indonesia tidak taat pada hukumnya,”ujarnya.
Kata dia, KNPB akan melakukan protes terhadap aneksasi dengan demo damai pada 2 Mei 2016. Demonstrasi ini bertepatan menjelang pertemuan International Parlementarian for West Papua di Inggris dan pembukaan konferensi tingkat tinggi Melanesia Spearhead Group (MSG) di Port Villa, Vanuatu, 3 Mei.
Mecky Yeimo, Sekretaris I KNPB Pusat yang turut memberikan keterangan pers mengatakan pihaknya sudah memenuhi prosedur yang berlaku di pemerintah Republik Indonesia. Pihaknya menyerahkan surat pemberitahuan kepada kepolisian, bukan surat izin.
“Kami sudah sudah menunjukan wibawa kami. Polisi juga harus bertindak berwibawa, tidak arogan. Kalau mau arogan, melarang, menangkap kami sudah tahu konsekuensi itu. Kami ditahan pun, kami sudah siap,”tegasnya.(*)